Bekerja Remote dari Luar Negeri, Apakah Pajak yang Dipotong di Luar Negeri Bisa Dikreditkan di SPT Tahunan Indonesia?
Jawabannya: Bisa, tetapi ada syaratnya.
Seiring meningkatnya tren remote working, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tetap menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Indonesia, namun bekerja dari luar negeri atau menerima penghasilan dari perusahaan asing. Kondisi ini sering menimbulkan pertanyaan:
“Jika saya sudah dipotong pajak di luar negeri, apakah pajak tersebut dapat dikreditkan di SPT Tahunan Indonesia?”
Mari kita bahas secara sederhana.
Siapa yang Termasuk SPDN?
Seseorang tetap menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), antara lain:
- Bertempat tinggal di Indonesia; atau
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Apabila masih berstatus SPDN, maka berlaku prinsip worldwide income, yaitu seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Indonesia.
Pajak Sudah Dipotong di Luar Negeri, Apakah Harus Bayar Lagi di Indonesia?
Belum tentu.
Indonesia memberikan fasilitas Kredit Pajak Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Artinya, pajak yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di Indonesia, sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda atas penghasilan yang sama.
Namun, tidak semua pajak luar negeri dapat langsung dikreditkan.
BACA JUGA : Jasa Konsultan Pajak
Syarat Pajak Luar Negeri Dapat Dikreditkan
Agar dapat dikreditkan di Indonesia, umumnya harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:
✅ Penghasilan tersebut merupakan objek pajak di Indonesia.
✅ Pajak yang dibayar merupakan pajak atas penghasilan (income tax), bukan PPN atau pajak daerah.
✅ Pajak benar-benar telah dibayar atau dipotong di negara sumber.
✅ Memiliki dokumen pendukung seperti:
- Bukti potong pajak luar negeri;
- Tax Assessment (jika ada);
- Slip gaji;
- Dokumen pembayaran pajak;
- Kontrak kerja apabila diperlukan.
✅ Pajak yang dikreditkan tidak melebihi batas maksimum kredit pajak sesuai perhitungan Pasal 24 UU PPh.
Contoh Kasus
Budi adalah WNI yang tetap tinggal di Indonesia dan bekerja secara remote untuk perusahaan di Singapura.
- Gaji selama tahun 2026: Rp800.000.000
- Pajak yang dipotong di Singapura: Rp80.000.000
Karena Budi masih merupakan SPDN Indonesia, maka:
- Seluruh gaji tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Indonesia.
- Pajak Rp80.000.000 yang telah dipotong di Singapura dapat diajukan sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Apabila berdasarkan perhitungan pajak Indonesia jumlah kredit yang diperbolehkan hanya Rp70.000.000, maka yang dapat dikreditkan hanya sebesar Rp70.000.000. Sisanya tidak dapat diminta kembali melalui mekanisme kredit pajak Indonesia.
Bagaimana Jika Indonesia Memiliki P3B dengan Negara Tersebut?
Jika Indonesia memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) dengan negara tempat bekerja, maka ketentuan dalam P3B juga harus diperhatikan.
P3B dapat mengatur antara lain:
- Negara mana yang berhak mengenakan pajak.
- Batas maksimum pemotongan pajak.
- Cara menghindari pajak berganda.
- Mekanisme pemberian kredit pajak.
Karena itu, sebelum mengisi SPT Tahunan, penting untuk memastikan apakah Indonesia telah memiliki P3B dengan negara tempat bekerja.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Banyak wajib pajak yang:
- Tidak melaporkan penghasilan luar negeri karena mengira sudah dipotong pajak di negara lain.
- Mengkreditkan seluruh pajak luar negeri tanpa menghitung batas maksimum Pasal 24.
- Tidak menyimpan bukti pemotongan pajak luar negeri.
- Tidak memperhatikan ketentuan P3B yang berlaku.
Akibatnya, saat dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat timbul koreksi pajak maupun sanksi administrasi.
Kesimpulan
Jika Anda masih berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), maka penghasilan dari luar negeri tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Indonesia.
Apabila atas penghasilan tersebut telah dipotong atau dibayar pajak di luar negeri, pajak tersebut pada prinsipnya dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 24 UU Pajak Penghasilan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak melebihi batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan.
Dengan memahami aturan ini, Anda dapat menghindari pajak berganda sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.
BACA JUGA: Konsultasi Gratis 15 Menit
Butuh bantuan menghitung Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24), analisis status SPDN/SPLN, atau penyusunan SPT Tahunan?
Kami siap membantu konsultasi perpajakan untuk karyawan remote, ekspatriat, freelancer, digital nomad, maupun perusahaan yang memiliki transaksi lintas negara.
🌐 freelancepajak.com
📱 0852-3377-6649 (chat wa)
💬 Respon Cepat | Profesional | Terpercaya
FAQ
Apakah pajak yang dipotong di luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia?
Ya. Jika wajib pajak masih berstatus Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), pajak yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai Pasal 24 UU Pajak Penghasilan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Apakah seluruh penghasilan luar negeri wajib dilaporkan di SPT Tahunan?
Ya. SPDN Indonesia dikenai prinsip worldwide income, sehingga seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Apakah seluruh pajak luar negeri dapat dikreditkan?
Tidak. Kredit pajak dibatasi oleh ketentuan Pasal 24 UU PPh dan tidak boleh melebihi batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan.
Apakah negara yang memiliki P3B dengan Indonesia mempengaruhi kredit pajak?
Ya. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur hak pemajakan, batas tarif, dan mekanisme penghindaran pajak berganda sehingga perlu diperhatikan sebelum mengisi SPT Tahunan.
